Asosiasi Petani Karet Indonesia, disingkat APKARINDO, lahir dari keprihatinan atas merosotnya kesejahteraan petani karet rakyat di berbagai daerah pada awal tahun 2000-an. Saat itu, harga karet di tingkat petani berada pada pada posisi rendah, sementara produktivitas kebun rakyat menurun dan posisi tawar petani terhadap industri sangat lemah.

Menjawab situasi tersebut, sejumlah tokoh petani karet, penggiat perkebunan rakyat, pelaku usaha, dan praktisi dari beberapa provinsi sentra karet mulai menginisiasi wadah nasional yang dapat menyatukan suara petani karet. Upaya ini mendapat dukungan dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, yang pada saat itu sedang mendorong pembentukan kelembagaan petani komoditas strategis.

Melalui serangkaian pertemuan dan forum koordinasi, pada tanggal 28 Oktober 2000 di Kota Palembang, Sumatera Selatan, terbentuklah Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKARINDO) secara nasional. Sejak saat itu APKARINDO diakui sebagai salah satu organisasi petani perkebunan di tingkat nasional.

Pada fase awal berdiri, APKARINDO berfokus pada advokasi harga karet, peremajaan kebun rakyat, memperluas jejaring dengan pemerintah daerah dan pelaku industri, mendorong kemitraan antara pabrik pengolahan dan petani rakyat, dan peningkatan daya tawar petani melalui pembentukan cabang-cabang provinsi. Dalam fase ini, APKARINDO beberapa kali menyuarakan pandangannya terhadap kebijakan yang dinilai memberatkan petani, serta menyerukan agar harga karet di tingkat petani mencapai harga ideal untuk mendorong kesejahteran. Hingga di masa pandemi sampai beberapa tahun kebelakang mengalami penurunan sebagaimana terjadi di banyak sektor.

Dan selanjutnya memasuki periode baru 2025-2030, di fase ini Kepengurusan APKARINDO menandai babak baru penguatan tujuan mengembalikan “kejayaan karet rakyat”, melalui penguatan kelembagaan petani, peningkatan produktivitas kebun, dan hilirisasi berbasis komunitas.

Selama lebih dari dua dekade kiprahnya, meskipun dengan kondisi pasang surut, APKARINDO telah menjadi wadah penting bagi petani karet Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak petani, menjembatani komunikasi antara petani dan pemerintah, serta menjaga keberlanjutan sektor karet sebagai tulang punggung ekonomi rakyat di berbagai daerah.”